INDOPOS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka pemantauan efektivitas Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja.
Kunjungan yang dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh beserta anggotanya diterima langsung Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi pada Rabu (8/11) di ruang rapat KH.R Ma’mun Nawawi Komplek Pemkab Bekasi. 2023).
Selain itu, turut hadir Dewan Pengupahan, perwakilan Kementerian Sumber Daya Manusia RI, serta perwakilan pekerja dan Apindo.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, pihaknya sengaja melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi karena di daerah tersebut terdapat industri atau perusahaan yang relatif besar. Oleh karena itu, Komisi IX perlu memastikan upah minum di daerah tersebut sesuai dengan aturan dan kebutuhan daerah, khususnya bagi para pengusaha.
“Kami juga mendapat masukan dari para pekerja, dewan pengupahan, serta dari pemerintah, pengusaha, dan usulan tersebut akan menjadi pedoman kami dalam memantau dan menetapkan peraturan ke depan,” ujarnya usai kunjungan kerja.
Ditegaskannya, Komisi IX ingin memastikan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi menjalankan aturan dengan baik. Menurut dia, pemerintah juga perlu menengahi hal itu.
“Pemerintah perlu berada di tengah-tengah antara tidak terlalu pro pengusaha dan tidak terlalu pro pekerja,” lanjutnya.
Menurutnya, poin ini penting karena Kabupaten Bekasi termasuk wilayah yang memiliki iklim investasi baik. Selain itu, merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena Bekasi merupakan salah satu elemen perekonomian penting di wilayah Jabodetabek,” tutupnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi terus berupaya memaksimalkan upah minimum di Kabupaten Bekasi bagi seluruh perusahaan.
Terkait dengan politik nasional, nanti ada PP baru, tutupnya. (mg40)
Quoted From Many Source
