INDOPOS.CO.ID – Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo menilai debat pilpres perdana akan menjadi momentum untuk meyakinkan pemilih. Dalam pembahasan pendahuluan ini, akan diuji keterlibatan Paslon (pasangan calon) dalam pemberantasan korupsi.
Komisi Pemilihan Umum (GEC) akan menyelenggarakan debat pertamanya pada 12 Desember 2023 dengan topik Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Keharmonisan Warga Negara.
Menurut Suk, ketiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) memiliki keunggulan masing-masing. “Calon presiden 1 (Anies Baswedan) dan calon presiden 3 (Ganjar Pranowo) punya pengalaman dalam pembangunan daerah. Sedangkan Prabowo Subianto (calon presiden nomor urut 2) adalah tentara, kata Suko kepada wartawan, Senin (12/11/2023).
Dengan latar belakang, keterampilan, dan pengalaman yang beragam, Suko hanya bisa berharap debat pertama ini akan berlangsung menarik dan berwawasan luas serta dapat mengembalikan kepercayaan terhadap masa depan demokrasi.
“Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran atau gagasan yang dapat dipahami masyarakat sekaligus menimbulkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi,” jelas Suko.
Namun duo Ganjar-Mahfud melalui Cawapres Mahfud MD memiliki segudang pengalaman dan kapasitas di bidang hukum yang tentunya akan banyak bertukar pikiran dengan Ganjar. “Beliau (Mahfud) bertugas di eksekutif, yudikatif, dan legislatif,” kata Suko.
Dalam banyak hal, Mahfud juga sangat gigih dalam upayanya memberantas korupsi. Selama menjabat Menko Polhukam, ia banyak menangani kasus korupsi.
Tak hanya Mahfud, komitmen Ganjar terhadap supremasi hukum juga ditunjukkan dalam bentuk program bantuan hukum bagi keluarga miskin saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membantu ribuan masyarakat miskin menyelesaikan kasus di depan hukum selama sepuluh tahun menjabat. Ganjar memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dengan memberikan insentif sebesar Rp 2 juta per kasus, yaitu 200 kasus diselesaikan setiap tahunnya. Program ini bekerja sama dengan 26 LBH di Jawa Tengah yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai debat tersebut merupakan kesempatan bagi pemilih untuk lebih memahami dimensi rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Sebab, hasil survei Litbang Kompas mencerminkan keadaan masyarakat yang lebih berbasis emosi dalam mengambil keputusan.
“Pembahasannya, saya kira akan sangat mempengaruhi dimensi rasionalitas pemilih. Meski saat ini pertarungannya adalah antara pemilih emosional dan karakter rasional. “Itu hanya soal apa yang dianggap emosional oleh masyarakat kita,” jelasnya.
Ari berharap perdebatan tersebut akan memperbesar peluang pemilih untuk menggunakan rasionalitas. “Saya berharap debat pertama ini bisa menjadi peluang untuk membuka kemungkinan lebih luas bagi pertimbangan rasional bagi pemilih, karena visi dan misi program akan dihilangkan seluruhnya dalam debat tersebut. “Kita akan lihat apa yang ada dalam pikiran dan visi calon presiden dan wakil presiden ke depan,” ujarnya.
Ari juga menjelaskan, topik perdebatan juga berpengaruh. Namun tantangan bagi para kandidat adalah menciptakan cerita yang lebih membumi. “Jangan menggunakan diksi yang terlalu tinggi sehingga hanya menjangkau kalangan menengah dan elite saja,” ujarnya.
Ia mengatakan permasalahan sebenarnya saat ini adalah pembicaraan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini terutama terkait dengan harga pangan dan daya beli masyarakat, lapangan kerja. “Tentu yang paling mungkin adalah bagaimana isu hukum, HAM, korupsi, demokrasi terkait dengan isu sosial dan ekonomi. “Pasti ada hubungannya,” ujarnya. (kita)
Quoted From Many Source
